Pernyataan Kebijakan Sanctions Bank DBS Indonesia

Bank DBS berkomitmen untuk patuh terhadap Undang-Undang dan Peraturan Sanctions yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Uni Eropa (EU) dan Amerika Serikat (US).
Bank DBS telah memiliki Kebijakan serta Standar Sanctions yang menentukan tingkatan minimum dimana Bank DBS harus patuh terhadap kewajiban diatas. Hal tersebut meliputi:  
  • Penyaringan nasabah dan transaksi terhadap Daftar Sanctions yang dikeluarkan PBB, EU, US (termasuk the Office of Foreign Asset Control of the US (OFAC)).
  • Melarang atau membatasi aktivitas bisnis, transaksi personal, hubungan nasabah atau memfasilitasi transaksi yang kami yakini:
    • Adanya kemungkinan melanggar Undang-Undang Sanctions yang berlaku, baik langsung maupun tidak langsung.
    • Melibatkan individu, entitas atau kapal yang terdaftar dalam Daftar Sanctions resmi UN, EU, OFAC baik langsung atau tidak langsung.
    • Berada di atau beroperasi dari negara/lokasi yang terkena sanction.
    • Kemungkinan berpotensi menghindari Undang-Undang Sanctions atau bertentangan dengan semangat dari Undang-Undang Sanctions
  • Pemblokiran atau penolakan suatu transaksi dimana Bank DBS memiliki kewajiban untuk melakukan tindakan tersebut dibawah Undang-Undang atau Peraturan Sanctions atau dimana transaksi tersebut tidak masuk dalam risk appetite
Agar kami dapat memastikan kepatuhan terhadap segala Program Sanctions, nasabah mungkin perlu menyediakan Bank DBS informasi tambahan apabila diperlukan.

Kami juga akan memandang perlu untuk mengambil langkah-langkah yang tepat apabila hubungan bisnis yang berdampak risiko terhadap Bank DBS.